Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Wilayah Laut Republik Indonesia

Posted on

Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Wilayah Laut Republik Indonesia – Masalah penegakan hukum di laut merupakan salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar akibat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Pelanggaran hukum tersebut meliputi perompakan pembajakan, penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, BBM, senjata api, narkotika, psikotropika), illegal fishing, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal, serta pelanggaran lain di wilayah laut teritorial Indonesia.

Logo Pengacara Hukum
Logo Pengacara Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Teori Penegakan Hukum)

Secara faktual, penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga diperlukan suatu perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, maka keamanan laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi atau pemahaman segenap komponen bangsa, struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut.

Sistem keamanan laut harus dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi kedua aspek tersebut diwujudkan dengan kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur aparat penyelenggara keamanan di laut. Penegakan kedaulatan di laut mempunyai dua dimensi pemahaman, yaitu kedaulatan (sovereignity) dan hak berdaulat (sovereign right) di laut suatu negara yang telah diatur secara universal dalam Pengelolaan sumber kekayaan laut memerlukan suatu kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro dan terpadu, dan ditopang oleh perangkat hukum yang kuat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakan.

Penegakan hukum juga harus merupakan suatu sistem. Penegakan hukum di laut, khususnya hukum laut internasional hanya akan efektif apabila diterapkan secara universal. Sebagai akibat sulitnya menyusun hukum laut dan kurang terpadunya kekuatan yang diperlukan untuk menegakkannya, maka timbul peluang tindakan-tindakan seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan segala macam barang, pencemaran laut, pencurian ikan dan lain-lain.

Menyadari pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi karena tanpa disadari dapat menggiring kita dalam suatu polemik berkepanjangan yang berdampak negatif, yang justru akan menghambat upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

Keamanan laut bisa diwujudkan dengan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, tapi selain dua aspek tersebut, keamanan laut juga mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *